Perencanaan dan Penanggulangan HIV/AIDS Perlu Sinergisme

5 05 2008

Menteri Kesehatan Dr.dr.Siti Fadilah Supari SP. JP (K) mengingatkan kembali pentingnya keterpaduan dan sinergisme dari berbagai kegiatan dan pembiayaan dari semua pihak terkait. Dengan prinsip sinergitas dan keterpaduan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta sumber-sumber pembiayaan lainnya, diharapkan upaya penanggulangan HIV/AIDS dapat berjalan dengan baik.

Menteri Kesehatan dalam sambutannya menyatakan, epidemi HIV/AIDS di Indonesia dalam 4 tahun terakhir telah berubah dari Low Level Epidemic menjadi Concentrated Level Epidemic. Dari hasil survey pada sub populasi tertentu menunjukkan prevalensi HIV di beberapa provinsi telah melebihi 5% secara konsisten. Hingga Desember 2007 tercatat kumulatif kasus AIDS mencapai 11,141 orang, tersebar di 32 provinsi serta 189 kabupaten/kota. Jumlah tersebut diyakini masih jauh lebih banyak dari jumlah sebenarnya mengingat adanya fenomena “Gunung Es” dan masih akan terus meningkat di masa yang akan datang.

Penyebaran infeksi HIV/AIDS di Indonesia sangat mengkhawatirkan mengingat jumlah pengguna Napza Suntik (IDU) diperkirakan sebanyak 190.000 sampai 247.000 orang. Berdasarkan estimasi Depkes tahun 2006, prevalensi HIV pada IDU rata-rata nasional adalah 41,6%. Selain itu terdapat sekitar 220.000 penjaja seks yang melayani lebih 3 juta pelanggan pertahun, bahkan diantara pelanggan ini kurang dari 10% yang menggunakan kondom.

Depkes telah melakukan langkah-langkah strategis dalam penanggulangan HIV/AIDS sebagai berikut, promosi, pencegahan dan dukungan. Untuk menghadapi kasus-kasus HIV/AIDS yang sudah mendunia dan mengancam masyararakat perlu mendapat dukungan pembiayaan yang memadai untuk mengubah jalannya epidemi HIV/AIDS di Indonesia, ujar Menkes.

Lokakarya ini merupakan langkah penting untuk menggugah kesadaran pemerintah pusat dan daerah akan gentingnya situasi HIV/AIDS, sehingga rumusan operasional penanggulangan HIV/AIDS khususnya aspek perencanaan dan anggaran dapat masuk dan menjadi prioritas dalam sistem perencanaan nasional dan daerah. Hal ini sejalan dengan Strategi Nasional (Stranas) dan Rencana Aksi Nasional (RAN) dalam Penanggulangan HIV AIDS tahun 2007-2010, yang juga merupakan acuan utama akselerasi pencapaian tujuan Millenium Development Goals (MDGs) yaitu menghentikan dan mulai membalikkan kecenderungan penyebaran HIV/AIDS pada tahun 2015, kata Menkes.

Dr. Siti Fadilah Supari menyatakan langkah-langkah strategis yang telah dilakukan Depkes adalah meningkatkan kemampuan paling tidak satu rumah sakit di setiap kabupaten/kota memberikan pelayanan ARV secara komprehensif, meningkatkan kemampuan Puskesmas di beberapa daerah dalam melakukan therapy maintenance, meningkatkan anggaran untuk menyediakan logistik yang berhubungan dengan HIV dan IMS (Infeksi Menular Seksual) seperti obat ARV yang mudah dijangkau, reagen HIV untuk melakukan test di fasilitas VCT ( Voluntary Consulting Test), obat infeksi menular seksual dan lain-lain.

Selain itu juga melakukan skrining semua darah donor terhadap HIV dan Sifilis yang ada di rumah sakit maupun di UTD, PMI, menfasilitasi pengguna IDU untuk dapat melakukan pencegahan penularan HIV secara komprehensif melalui program pengurangan dampak buruk, serta menfasilitasi agar penggunaan kondom semakin meningkat terhadap hubungan seks yang berisiko.

Kepala Bappenas/Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzeta dalam sambutannya mengatakan, HIV/AIDS bukan hanya masalah kesehatan semata, melainkan masalah sosial, ekonomi, pendidikan, kemiskinan dan moral serta budaya. Oleh karena itu, sudah saatnya permasalahan ini diatasi bersama-sama. Koordisnasi menjadi kata kunci yang sangat penting bagi program penanggulangan HIV/AIDS, tidak hanya pada tingkat perencanaan, tetapi juga pengganggaran, implementasi dan tata laksana kasus, baik di pusat dan daerah.

Paskah Suzeta menambahkan, anggaran program penanggulangan HIV/AIDS ini masih sangat tergantung pada bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri tidak boleh menjadi suatu ketergantungan, karena bantuan ini dapat berhenti sewaktu-waktu. Oleh karena itu perlu diupayakan bersama-sama untuk mengurangi ketergantungan ini dan meningkatkan pendanaan sendiri, termasuk meningkatkan peran masyarakat dunia usaha. Dengan perkiraan kebutuhan dana th 2007 sekitar Rp 840 miliar, pemerintah baru dapat memenuhi sekitar 26 %. Menurut data Bappenas, bantuan luar negeri untuk penanggulangan AIDS lebih dari 50 juta USD atau sekitar 70%.

Menko Kesra Aburizal Bakrie, menyatakan meluasnya epidemi ganda AIDS dan Narkoba mengharuskan setiap orang cepat bertindak secara cepat dan penuh tanggung jawab, untuk melindungi bangsa ini dari dampak sosial-ekonomi. Dan harus meningkatkan upaya pencegahan yang efektif, dengan melibatkan orang-orang dan kelompok-kelompok yang paling berisiko, dan rawan tertular HIV secara bermakna.

Lokakarya juga, dihadiri wakil dari Departemen Keuangan, wakil dari Departemen Dalam Negeri dan seluruh sektor terkait di tingkat pusat dan perwakilan KPA Provinsi, DPRD dan Bappeda dari 33 provinsi di Indonesia.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks: 021-52907418 – 19 atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id.


Aksi

Information

One response

9 07 2008
Mury Ririanty

bagaimana dengan pencegahan HIV/AIDS dari ibu ke anak yang responsif gender???

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: